HIPSI
Home » Profil HIPSI » Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN PENGUSAHA SANTRI INDONESIA

2012

BAB I

KEANGGOTAAN

Bagian I

Anggota

Pasal 1

Keanggotaan HIPSI bersifat terbuka bagi santri, alumni, dan masyarakat umum yang memiliki usaha atau punya keinginan kuat untuk berwirausaha.

HIPSI menetapkan dua jenis keanggotaan.

  1. Anggota Biasa bagi yang keanggotaannya kurang dari 3 tahun
  2. Anggota Luar Biasa bagi yang keanggotaannya lebih dari 3 tahun

Pasal 2

Keanggotaan HIPSI dapat hilang karena :

  1. Mengundurkan diri
  2. Meninggal dunia.

 

Bagian II

Hak dan Kewajiban

Pasal 3

Hak

Anggota HIPSI berhak:

1. Setiap anggota biasa mempunyai hak suara, hak memilih dan ikut serta dalam kegiatan HIPSI

3. Setiap anggota luar biasa mempunyai hak memilih dan dipilih dalam kegiatan HIPSI

 

Pasal 4

Kewajiban

Anggota HIPSI berkewajiban :

  1. Menjunjung dan menaati segala ketentuan AD/ART HIPSI serta peraturan yang berlaku pada HIPSI.
  2. Menjaga dan memelihara nama baik HIPSI.

 

Pasal 5

Anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD/ART HIPSI serta peraturan yang berlaku pada HIPSI.

 

BAB II

PERANGKAT HIPSI

 

Bagian I

Musyawarah Nasional HIPSI

 

Pasal 6

Peserta Musyawarah Nasional

Peserta Musyawarah Nasional adalah:

  1. Pengurus HIPSI Nasional
  2. Perwakilan pengurus HIPSI Daerah

 Pasal 7

Tugas dan Wewenang Musyawarah Nasional HIPSI

Musyawarah Nasional  HIPSI dilaksanakan  minimal satu kali dalam lima tahun dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :

  1. Menetapkan AD/ART HIPSI.
  2. Menetapkan GBHO HIPSI.
  3. Menetapkan ketua HIPSI Nasional berikutnya
  4. Menetapkan peraturan HIPSI.
  5. Menetapkan mekanisme pembentukan dan pembubaran HIPSI.

 

Pasal 8

Persidangan

Tata tertib persidangan diputuskan dalam persidangan  Musyawarah Nasional HIPSI.

 

Pasal 9

Alat kelengkapan persidangan Musyawarah Nasional HIPSI:

  1. Sidang Komisi.
  2. Sidang Pleno.
  3. Sidang Paripurna.

 

Pasal 10

Sidang Komisi

Sidang Komisi adalah sidang yang membahas rancangan AD/ART dan GBHO HIPSI.

 

Pasal 11

Sidang Pleno

Sidang pleno adalah sidang yang menghasilkan keputusan AD/ART dan GBHO HIPSI.

Pasal 12

Sidang Paripurna

Sidang paripurna adalah sidang yang menghasilkan ketetapan AD/ART dan GBHO HIPSI.

Pasal 13

Quorum Sidang

Sidang komisi, sidang pleno dan sidang paripurna dianggap sah jika :

  1. Dihadiri lebih dari ½ jumlah total peserta sidang.
  2. Jika tidak memenuhi quorum maka sidang diskors 2×5 menit untuk menunggu quorum sidang.
  3. Jika setelah waktu tersebut belum terpenuhi maka sidang dianggap sah.

 

Bagian II

Musyawarah Luar Biasa HIPSI

Pasal 14

Peserta Musyawarah Luar Biasa

Peserta Musyawarah Nasional adalah:

  1. Pengurus HIPSI Nasional
  2. Perwakilan pengurus HIPSI Daerah

 

Pasal 15

Wewenang Musyawarah Luar Biasa HIPSI

1. Musyawarah Luar Biasa HIPSI dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dan memiliki wewenang sebagai berikut :

  1. Mengubah AD/ART HIPSI.
  2. Mengubah GBHO HIPSI.
  3. Mengganti ketua HIPSI Nasional.
  4. Mengubah peraturan-peraturan pengurus HIPSI.

 

2. Musyawarah Luar Biasa  HIPSI dapat dilaksanakan dengan pengajuan dan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah total anggota aktif.

 

Pasal 16

Persidangan

Tata tertib persidangan diputuskan dalam persidangan  Musyawarah Luar Biasa HIPSI.

 

 

Pasal 17

Alat kelengkapan persidangan Musyawarah Luar Biasa  HIPSI:

  1. Sidang Komisi.
  2. Sidang Pleno.
  3. Sidang Paripurna.

Pasal 18

Sidang Komisi

Sidang Komisi adalah sidang yang membahas rancangan AD/ART dan GBHO HIPSI.

 

Pasal 19

Sidang Pleno

Sidang pleno adalah sidang yang menghasilkan keputusan AD/ART dan GBHO HIPSI.

 

Pasal 20

Sidang Paripurna

Sidang paripurna adalah sidang yang menghasilkan ketetapan AD/ART dan GBHO HIPSI.

 

Pasal 21

Quorum Sidang

Sidang komisi, sidang pleno dan sidang paripurna dianggap sah jika :

  1. Dihadiri lebih dari ½ jumlah total peserta sidang.
  2. Jika tidak memenuhi quorum maka sidang diskors 2×5 menit untuk menunggu quorum sidang.
  3. Jika setelah waktu tersebut belum terpenuhi maka sidang dianggap sah.

 

 Bagian III

HIPSI Nasional

Pasal 22

HIPSI Nasional adalah organisasi pengusaha-santri di tingkat nasional.

 

Pasal 23

Perangkat HIPSI Nasional terdiri dari :

  1. Badan Pengurus Harian ( ketua, sekretaris, bendahara ) HIPSI Nasional.
  2. Departemen-departemen.

 

Pasal 24

Hak, Tugas dan Wewenang HIPSI Nasional

  1. Melaksanakan segala ketetapan musyawarah nasional dan musyawarah luar biasa HIPSI.
  2. Menjunjung tinggi AD/ART dan GBHO HIPSI.
  3. Menjalin hubungan koordinatif dengan HIPSI Daerah.
  4. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHO HIPSI.


Bagian IV

HIPSI Daerah

Pasal 25

HIPSI Daerah adalah organisasi pengusaha-santri di tingkat daerah yang terdiri dari; HIPSI Pasuruan, HIPSI Bondowoso, HIPSI Kaltim, HIPSI Surabaya, HIPSI Bojonegoro, HIPSI Jakarta.

 

Pasal 26

Perangkat HIPSI Daerah terdiri dari :

  1. Badan Pengurus Harian ( ketua, sekretaris, bendahara ) HIPSI Daerah
  2. Departemen-departemen.

 

Pasal 27

Hak, Tugas dan Wewenang HIPSI Daerah

  1. Memberikan pendapat, usulan dan saran kepada pengurus HIPSI Nasional terutama yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi HIPSI.
  2. Melaksanakan segala ketetapan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Luar Biasa HIPSI.
  3. Menjunjung tinggi AD/ART dan GBHO HIPSI.
  4. Menjalin hubungan koordinatif dengan HIPSI Nasional.
  5. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHO HIPSI.

Pasal 28

Prosedur pemilihan dan penetapan ketua HIPSI Daerah diserahkan pelaksanaannya kepada  HIPSI Daerah masing-masing.

 

BAB III

PERIODE KEPENGURUSAN

Pasal 29

Periode kepengurusan HIPSI adalah satu tahun periode kepengurusan sejak ditetapkan dan setelah itu dapat dipilih kembali dalam periode kepengurusan selanjutnya.

BAB IV

KEUANGAN DAN DONASI

Pasal 30

Iuran wajib anggota adalah iuran yang wajib dibayar oleh anggota aktif setiap satu bulan sekali dengan jumlah sesuai kesepakatan Musyawarah Nasional.

 

Pasal 31

Donasi adalah bantuan dari berbagai instansi atau perorangan baik berupa materil maupun non materil yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan visi dan misi HIPSI.

 

 BAB V

TATA URUTAN SUMBER HUKUM

Pasal 32

Tata urutan sumber hukum HIPSI adalah :

  1. AD/ART HIPSI.
  2. Peraturan-peraturan pengurus HIPSI.

 

BAB VI

PERUBAHAN AD/ART

Pasal 33

Perubahan AD/ART HIPSI dapat dilaksanakan pada Musyawarah Nasional HIPSI atau Musyawarah Luar Biasa HIPSI.

 

BAB VII

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam ART HIPSI akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan sesuai dengan urutan sumber hukum HIPSI.

 

 

 

 

Ditetapkan

di Malang, 11 Oktober 2012

 

HIPSI
Ruko Tapaan Business Center
Jl. Ir Juanda Km 1 Pasuruan, Jatim
Phone 0343-7781083 / 085850313882
Copyright © 2013
Clean
Last scanned on:
2015-01-19 02:40:27
UA-39409742-1